Komisi I DPRD Lombok Timur mendatangi Kantor Dinas Sosial Lotim dan bertemu dengan Kepala Dinsos ( H. AHMAD A, S.Kep., MM. ) bersama Sekdis ( JALALUDIN SAYUTI, SKM., M.P.H. ) dan jajaran pejabat Kabid ( Linjamsos, PSPFM, dan Rehsos ) Guna mempertanyakan dan mengklarifikasi mengenai masalah data Jaringan Pengaman Sosial (JPS), baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desa. Kedatangan wakil rakyat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Lotim, Muallani. Dengan diterima Kepala Dinas Sosial Lotim, H. AHMAD A, S.Kep., MM. Kedatangan ke Dinsos ini untuk melakukan klarifikasi mengenai masalah data JPS yang kerap kali menimbulkan masalah ditengah-tengah masyarakat Lotim yang terkena pandemi," kata Muallani. Namun begitu, kata Politisi Gerindra ini, pihaknya fokus mengenai masalah data untuk bantuan sosial dari APBD dua, dimana penyalurannya dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Seleparang Agro.Begitu juga dengan data dari bantuan pusat, provinsi. Dengan ditemukan banyak yang double penerimanya, maka inilah yang tentunya kami klarifikasi. Dari hasil klarifikasi kalau data yang dipakai tahun 2018 sehingga ini membuat persoalan dengan masih adanya data double," paparnya. Namun ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Lotim, H. AHMAD A, S.Kep., MM mengatakan kedatangan para wakil rakyat tersebut dengan mempertanyakan mengenai masalah data bantuan baik dari pusat sampai desa. Sehingga langsung kami jelaskan membuat para wakil kita menjadi mengerti. Sehingga pertemuan hasil reses yang dibawa para wakil rakyat datang ke kami, sehingga langsung kami jelaskan kenapa terjadi seperti itu adanya data double maupun lainnya," tegas H. AHMAD A, S.Kep., MM. Hari Rabu 03 Juni 2020