Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 dari Kementerian Sosial RI mulai disalurkan melalui perluasan program sembako, keluarga penerima manfaat (KPM) kepada warga di desa Lenting, akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berisikan uang saldo di rekening sebesar Rp 200.000 yang diisi oleh Pemerintah setiap bulannya selama sembilan bulan. Uang tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli Sembako di e-warong (elektronik warung gotong royong) ataupun warung lainnya yang menjalin kemitraan dengan BNI. Pendistribusian perdana KKS ini dilakukan secara simbolis oleh kadis H. Ahmat di Balai Desa Lenting, Kecamatan Sakra Timur. Perluasan jangkauan program bantuan sembako sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19 ini dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, terutama dalam mencukupi kebutuhan pangan dan gizi. Disini kadis H. Ahmat menyampaikan apresiasinya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran distribusi bantuan pangan non tunai ini, agar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diinput lewat sistem informasi kesejahteraan sosial next generation sebagai panduan Kementerian Sosial dalam menentukan penerima manfaatnya diperbaharui setiap tiga bulan sekali. Kepala desa dan lurah aktif melakukan pembaharuan DTKS lewat mekanisme musyawarah desa ataupun kelurahan sebagai sarana untuk mengakomodir perkembangan data sosial warga yang perubahannya sangat cepat, terutama mereka yang terdampak pandemi Covid-19 ini”, kata H. Ahmat. Didampingi bersama Korda BSP Lotim ika KPM sembako perluasan ini di luar 73.824 KPM sembako reguler yang juga menerima bantuan serupa selama 12 bulan di tahun ini. Pendistribusian KKS tersebut rencananya akan dilaksanakan di 280 titik di balai desa dan kelurahan. “Pendistribusiannya kami titipkan lewat Bank BNI, petugas TKSK dan pendamping PKH yang dibantu perangkat desa ataupun kelurahan setempat, keluarga penerima kartu sembako bisa membelanjakan uangnya di 60 e-warong ataupun 75 kios agen BNI yang menjual bahan pangan, penyerahan kartu sembako mengaku senang karena bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat akhirnya bisa disalurkan. proses pendataan KPM ini memakan waktu agak lama karena ada dua basis data yang digunakan, yaitu DTKS dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Pendataan non DTKS harus cermat dan dipilah betul supaya tidak terjadi tumpang tindih, karena prinsipnya satu keluarga hanya boleh menerima satu jenis bantuan agar bantuan yang tersedia bisa mencakup lebih banyak penerima. Artinya, mereka yang menerima bantuan sosial tunai ini bukan penerima bantuan sembako, Program Keluarga Harapan dan kartu pra kerja,” jika penyaluran bantuan sosial tunai ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu pembayaran di kantor pos, pembayaran dilakukan di komunitas di balai desa, dan pembayaran dilakukan melalui pengiriman langsung ke KPM oleh petugas pos. “Setelah menerima surat pemberitahuan, warga bisa mengambil langsung di kantor pos terdekat sesuai jadwal yang sudah ditentukan", untuk mengambil bantuan sosial tunai di kantor pos, penerima manfaat harus menunjukkan kartu keluarga asli ataupun KTP-el asli kepada petugas pelayanan di kantor pos. Hari Rabu, 30 September 2020